Warning: Missing argument 1 for get_post(), called in /home/barata19/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/frontend/class-opengraph.php on line 489 and defined in /home/barata19/public_html/wp-includes/post.php on line 380
Kamis, 28 Agustus 2014
Follow Us :
RSS
Kamis, 28 Agustus 2014
Pergerakan Kebangsaan

Pemeriksaan Atut Bisa Ubah Peta Politik Banten

By Nasrudin - Thu Oct 10, 6:38 pm

RATU ATUT CHOSIYAH

JAKARTA, BARATAMEDIA – Tidak hanya posisi Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten yang terancam, melainkan juga Partai Golkar. Jika pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadapnya pada Jumat (11/10) besok, disertai penetapan tersangka dan penahanan, tentunya akan menguntungkan PDIP sekaligus mengubah peta kekuatan politik di wilayah itu.

“Saya kira (yang diuntungkan) secara langsung adalah PDIP. Sebab, PDIP menempatkan kadernya (Rano Karno) sebagai Wagub Banten. Jika Gubernur terkena kasus hukum dan berhalangan tetap, pasti wakilnya yang mengambil keuntungan langsung dari peristiwa ini,” kata pengamat politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Banten, Gandung Ismanto yang dihubungi wartawan, Kamis (10/10).

Sedangkan perubahan peta perpolitikan di ‘Tanah Jawara’ itu, imbuh dia, akan dimanfaatkan elite politik dari parpol lain untuk membangun dinasti baru. Sebab, suatu yang alami kalau parpol yang sedang tersandung masalah hukum, kemudian akan dimanfaatkan lawan-lawan politiknya. “Tentu secara alamiah akan dilakukan dan itu akan terjadi,” jelasnya.

Menurut dia, munculnya dinasti politik baru sangat dimungkinkan. Pasalnya, pilihan politik di Banten tidak banyak dan itu akan dimanfaatkan elite politik partai lain. Namun, diirnya sangat berharap ada kesadaran besar dari masyarakat setempat, agar melakukan penolakan secara keras terhadap sistem politik dinasti yang telah lama terjadi di Banten.

“Perubahan pilihan di Banten ini tidak banyak. Ketika sebuah dinasti jatuh, dinasti lain akan kuat. Setiap elite politik partai cenderung membangun dinasti tanpa kapasitas dan integritas. Itu persoalan lama di Banten. Tentu semua berharap ada kesadaran besar penolakan terhadap praktik politik dinasti, bukan hanya pada keluarga Atut,” katanya.

Gandung tidak membatah bahwa kasus yang menimpa Atut saat ini, buah dari ‘perbuatannya, ketika menjadi Wagub Banten. Saat itu, Gubernur Banten Djoko Munandar dicopot dari jabatannya, karena terkait kasus korupsi dan kemudian digantikan Atut. Sejarah itu pun terulang terhadap Atut. “Saya kira pepatah Perancis itu benar, l’histoire se répète. Ini mengulang sejarah 10 tahun lalu,” tandasnya.

Seperti diketahui, nama Ratu Atut mencuat, setelah KPK menetapkan tersangka terhadap adik kandungnya, Tubagus Chaery Wardana alias Wawan. Suami dari Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany, diduga menyuap Ketua nonaktif Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar sebesar Rp1 miliar dalam pengurusan kasus sengketa Pilgub Lebak, Banten.

Selain Wawan dan Akil Mochtar, KPK juga menetapkan seorang advokat bernama Susi Tur Andayani sebagai tersangka. Wawan diduga memberikan uang suap itu melalui pengacara yang merupakan teman lama yang dekat dengan Akil tersebut.

KPK menangkap Wawan di rumahnya di Jalan Denpasar IV Nomor 35, Jakarta Selatan, pada Kamis (03/10) dini hari. Sementara Susi ditangkap di Lebak pada saat yang bersamaan. Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah menggeledah kediaman Wawan di Jalan Denpasar. Baik Akil, Wawan, maupun Susi, kini ditahan dan diperiksa secara intensif oleh KPK.(nas)

Leave a Reply