Warning: Missing argument 1 for get_post(), called in /home/barata19/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/frontend/class-opengraph.php on line 489 and defined in /home/barata19/public_html/wp-includes/post.php on line 380
Jumat, 18 April 2014
Follow Us :
RSS
Jumat, 18 April 2014
Pergerakan Kebangsaan

Jadi Pengkhianat Golkar, Sanksi Tegas Menunggu Chairun Nisa

Photo Gallery1 PhotoBy Nasrudin - Thu Oct 10, 4:41 pm

TANTOWI YAHYA

JAKARTA, BARATAMEDIA – Terbongkarnya kasus dugaan suap pengurusan sengketa hasil pemilihan bupati (Pilbup) Gunung Mas, Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Lebak, Banten oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tamparan keras bagi Partai Golkar. Sebab, sejumlah kadernya ikut terjerat dalam ‘patgulipat’ untuk merekayasa hasil pilihan masyarakat daerah bersangkutan.

Tidak hanya anggota Fraksi Golkar DPR RI, Chairun Nisa (CHN) saja, melainkan juga membelit Ketua nonaktif Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar (AM) dan pengusaha Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan. Meski kedua orang terakhir tidak aktif dalam partai ini, namun mereka punya ‘ikatan bathin’ sangat kuat dengan partai beringin tersebut. Untuk proses hukum Akil dan Wawan, Golkar tidak mau pusing. Sebab, mereka bukan kader aktif partainya.

Sebaliknya dengan Chairun Nisa, partai beringin tidak akan memberikan ‘perhatian khusus’. Pasalnya, tidak hanya membuat malu dan mencoreng citra Golkar, melainkan juga sebagian kalangan kader partai menyebut CHN sebagai ‘pengkhianat Golkar’. Sanksi tegas pun sudah menanti CHN tersebut. Sebab, dia dianggap membela calon partai lain dalam perebutan kursi orang nomor satu di Kabupaten Gunung Mas, Kalteng tersebut.

Sudah tepatkan sebutan tersebut bagi CHN? Bagaimana langkah Golkar dalam menghadapi masalah ini? Berikut hasil wawancara BARATAMEDIA dengan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Golkar, Tantowi Yahya via telpon seluler Kamis (10/10) :

BARATAMEDIA (BM): Mengapa Chairun Nisa atau CHN disebut sebagai penghianat Golkar?             

Tantowi Yahya (TY): Berdasarkan keterangan dan informasi yang kami dapatkan, tertangkap tangannya CHN adalah dalam usahanya, baik secara langsung atau tidak, memenangkan calon bupati dari partai lain melalui MK. Peraturan organisasi jelas mengatur bahwa kader, dalam konteks pilkada, tidak boleh maju dari parpol lain. Dalam hal dukungan, wajib hukumnya bagi kader untuk mendukung dan mengamankan calon yang sudah diputuskan oleh partai.

BM: Apa sanksi yang akan dijatuhkan Golkar kepada yang bersangkutan?

TY: Terkait sanksi kepada kader, Golkar akan mempedomani segala peraturan dan ketentuan partai yang ada. Sanksi dari bentuk paling ringan, yaitu teguran sampai dengan yang paling berat, berupa pemecatan bisa dijatuhkan ke kader, tanpa pandang bulu. Sanksi yang akan dijatuhkan ke CHN sedang dirumuskan oleh partai.

BM: Apakah hanya Chairu Nissa di Golkar yang berpraktek sebagai calo perkara sengketa pilkada?

TY: Golkar tidak pernah menugaskan kadernya untuk menjadi makelar kasus. Kami senantiasa menghormati putusan hukum dan menginginkan setiap calon yang kami usung di pilkada menang secara fair dan bermartabat.

BM: Apa alasan sesungguhnya kenapa Rapimnas Golkar harus ditunda hanya karena alasan tidak dapat tempat atau hotel? 

TY: Rapimnas diundur karena permasalahan kesiapan tempat penyelenggaraan dan materi rapat itu sendiri. Dalam situasi seperti sekarang dimana partai harus siap bertarung dalam dua kontestasi politik yang tinggal beberapa bulan lagi, persiapan harus benar-benar matang. Rapimnas tidak dibatalkan tetapi diundur dan diselenggarakan dalam tahun ini juga, sebagaimana amanat AD/ART Golkar.

Seperti diketahui, penyidik KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap lima orang pada Rabu (02/10) pukul 22.00 WIB lalu. Tiga orang, yakni AM yang diduga Ketua MK Akil Mochtar, CHN yang diduga anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Chairunnisa, dan CN yang diduga pengusaha, ditangkap di rumah dinas Akil Mochtar.

CHN dan CN ditangkap oleh penyidik KPK usai serah terima uang Dolar Singapura senilai sekitar Rp3 miliar dengan AM di rumah dinasnya. Uang miliaran rupiah itu diduga berkaitan dengan perkara sengketa pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang berproses di MK.

Penangkapan berlanjut di sebuah Hotel Red Top, Jakarta Pusat. Dari hotel itu, penyidik KPK menangkap dua orang, yakni Hambit Binti alias HB yang merupakan calon bupati Gunung Mas dan DH dari pihak swasta. Kini, mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani pemeriksaan intensif KPK.(***)

Pewawancara: Eko Yulianto/Andi Asis

Photo Gallery

Leave a Reply