Warning: Missing argument 1 for get_post(), called in /home/barata19/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/frontend/class-opengraph.php on line 489 and defined in /home/barata19/public_html/wp-includes/post.php on line 380
Rabu, 23 April 2014
Follow Us :
RSS
Rabu, 23 April 2014
Pergerakan Kebangsaan

Konflik Bukan Representasi Kegagalan Pilkada Langsung

By Nasrudin - Wed Sep 04, 11:19 pm

ARIF WIBOWO

JAKARTA, BARATAMEDIA – Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung, kerap menimbulkan berbagai masalah. Kerugian akibat konflik serta anggaran yang digelontorkan untuk menggelar pesta demokrasi rakyat di daerah itu, juga sangat besar. Namun, semua itu bukan merepresentasikan kegagalan sistem tersebut.

“Kerusuhan itu tidak merepresentasikan kegagalan pilkada langsung. Kalau kerusuhan yang terjadi hampir 300 pilkada itu, barulah dikatakan pilkada langsung tidak layak. Kasus kerusuhan selama ini, hanya terjadi di beberapa daerah saja, bukan di semua ajang pilkada,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (04/09).

Namun, imbuhnya, pilkada langsung berpeluang untuk dihentikan. Artinya, pilkada melalui perwakilan atau DPRD bisa kembali diterapkan. Tetapi untuk merealisasikan hal itu, perlu kesiapan yang matang. “Untuk masa yang akan datang, menunggu 10 tahun ke depan, pilkada perwakilan bisa diterapkan lagi,” jelas politikus PDIP tersebut.

Arif meyakinkan bahwa pilkada langsung atau melalui perwakilan mempunyai derajat legitimasi yang sama. Anggapan pilkada langsung derajat legitimasinya lebih tinggi, tidak sepenuhnya benar. “Mau dipilih langsung atau perwakilan, derajat legitimasinya sama saja. Tetapi dnegan syarat, asalkan kaderisasi partai sudah berjalan baik, dan mekanisme diatur ketat khususnya penegakan hukum,” tegasnya.

Pada bagian lain, dia mengakui, kasus kerusuhan pasca pilkada memang dampak dari berlakunya pilkada langsung. Semua ini akibat sejumlah calon kepala daerah mempunyai kedekatan emosional dengan masyarakat. Hal itulah yang menyebabkan massa mudah dimobilisasi untuk menimbulkan kerusuhan.

Dia menambahkan, kerusuhan terjadi juga dikarenakan kandidat maupun partai politik menganggap pilkada hanya semata-mata ajang perebutan kekuasaan. Apalagi kaderisasi partai politik (parpol) dalam menentukan pemimpin daerah tidak berjalan optimal. “Perebutan kekuasaan tanpa visi yang jelas menciptakan politik kekerasan,” ucapnya.

Pilkada langsung diterapkan untuk menguji kredibilitas calon kepala daerah. Tetapi pilkada melalui DPRD atau perwakilan, juga kerap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Bahkan, dapat dicurangi oleh anggota DPRD. “Pilkada lewat DPRD, transaksional sifatnya. Itulah yang hendak dikoreksi. Meskipun faktanya, dalam pilkada langsung, transaksional masih tetap berjalan,” tandas Arif.

Perlu diketahui, RUU Pilkada masih dalam tahap pembahasan di Pokja DPR saat ini. Diharapkan akhir tahun ini sudah disahkan. Jika pelaksanaan Pilkada mengacu pada UU tersendiri, berarti ketentuan dalam UU Pemda yang mengatur soal Pilkada sudah tidak berlaku lagi.

Selain itu, Pemerintah dan DPR juga sepakat bahwa pilkada digelar serentak dan hanya dua tahapan setiap lima tahun di seluruh Tanah Air. Hal itu dilakukan untuk menekan konflik dan memudahkan kerja KPU. Namun, rencana ini baru dapat diterapkan, setelah pembahasan RUU Pilkada dituntaskan menjadi UU.(nas)

Leave a Reply