Warning: Missing argument 1 for get_post(), called in /home/barata19/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/frontend/class-opengraph.php on line 489 and defined in /home/barata19/public_html/wp-includes/post.php on line 380
Sabtu, 19 April 2014
Follow Us :
RSS
Sabtu, 19 April 2014
Pergerakan Kebangsaan

Moeldoko Bakal Terjegal ‘Operasi Sajadah’?

Photo Gallery1 PhotoBy Nasrudin - Wed Jul 31, 10:35 pm

MOELDOKO

JAKARTA, BARATAMEDIA – Kasad Jenderal TNI Moeldoko segera menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon Panglima TNI. Hal itu akan dilaksanakan Komisi I DPR RI. Namun, kiprahnya sempat mendapat sorotan cukup tajam, terutama saat menjabat Pangdam Siliwangi. Sebab, dia dituding terlibat dalam ‘Operasi Sajadah’ yang digelar di Jawa Barat. Apakah tudingan ini bakal menjegal jalannya tersebut?

Sebelum melakukan ujian di hadapan DPR RI, Komisi yang membidangi pertahanan itu, telah memiliki rekam jejak dari Moeldoko tersebut. Dari catatan karir militernya itu, nyaris tak ada yang bisa dianggap ‘masalah’ darinya ini. Namun, Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin mengungkapkan, ada ‘catatan kecil’ atas kiprah calon Panglima TNI tersebut.

“Kiprah Jenderal Moeldoko sempat mendapat sorotan publik cukup tajam. Sebab, saat dia menjabat sebagai Pangdam Siliwangi, Kodam yang dipimpinnya ini, dituding terlibat dalam ‘Operasi Sajadah” yang digelar Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Operasi ini untuk menyisir orang-orang Ahmadiyah di provinsi itu,” kata Hasanuddin kepada pers, Rabu (31/07).

Meski tidak mempercayai dan tidak yakin adanya operasi itu, imbuh dia, Komisi I DPR tetap akan meminta klarifikasi langsung darinya. Hal ini akan ditanyakan dalam ajang pengujian kelayakannya tersebut. Sangat diharapkan Moeldoko dapat membeberkan semuanya di hadapan para legislator nanti. “Kami akan tanyakan kepadanya nanti, termasuk soal (Operasi Sajadah) itu,” ujar politisi PDIP ini.

Sikap serupa juga disampaikan anggota Komisi I DPR, Hayono Isman. Dia berniat pula untuk menanyakan dugaan keterlibatan sang jenderal itu dalam kegiatannya di Jawa Barat, selama menjadi Pangdam Siliwangi. “Kami sangat berharap masyarakat, agar serahkan bukti konkret kalau memang ada tindakan keliru dari Pak Moeldoko,” jelas politikus Partai Demokrat ini.

Namun, kata Hayono, dirinya sebagai anggota Komisi I DPR, belum melihat catatan buruk pada Moeldoko. Berdasarkan pantauannya atas jenjang karir Moeldoko, semuanya berjalan dengan baik dan tanpa catatan buruk. “Tetapi soal kejadian di Jawa Barat itu, tetap jadi catatan penting. Dia memakai sandi ‘Operasi Sajadah’. Tetapi dari sini saja, sudah terlihat tujuannya damai. Kalau belakangan hasilnya tidak damai, pasti akan jadi masukan penting bagi kami,” tandasnya.

Figur Yang Cocok

Terlepas dari masalah ini, baik Hasanuddin maupun Hayono tetap berpendapat bahwa sosok Moeldoko merupakan figur yang cocok sebagai pengganti Laksamana TNI Agus Suhartono. Sebab, dalam karir militernya, dia menduduki berbagai posisi penting. Alumni Akmil Angkatan 1981 itu, pernah menjabat Panglima Divisi 1 Kostrad, Panglima Kodam (Pangdam) XII Tanjungpura, dan Pangdam III Siliwangi.

Pria kelahiran 8 Juli 1957 itu,  pernah pula mengemban tugas sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Dua tahun kemudian, dia menjadi Wakasad. Selanjutnya, dia langsung menggantikan Pramono Edhie Wibowo sebagai Kasad. “Kalau Presiden SBY kemudian mempromosikannya untuk menjadi Panglima TNI, cukup beralasan,” tandas mereka.

Namun, perlu diketahui apa itu Operasi Sajadah? Berdasarkan hasil penelusuran dari Tim Advokasi Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Warga Negara, didapatkan informasi bahwa Gubenur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelarangan Aktivitas Jamaat Ahmadiyah Indonesia. Kemudian, Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Jawa Barat menggelar ‘Operasi Sajadah’ itu.

Operasi yang bertujuan, agar pengikut dari ajaran Ahmadiyah kembali ke ajaran Islam yang benar. Operasi itu diduga melibatkan TNI. Namun, hal ini dituding dilakukan secara represif. Sebab, Tim Advokasi menemukan sekitar 56 kasus intimidasi TNI terhadap anggota Ahmadiyah di Jawa Barat dan Lampung.

Modusnya, dilakukan sangat sistematis dengan jalur pemaksaan, menandatangani surat keluar dari Ahmadiyah, dan yang diikuti pengikraran untuk keluar dari Ahmadiyah. TNI juga aktif meminta data jamaah Ahmadiyah tentang anggota, struktur kepengurusan, dan ajaran. Selain itu, TNI dan Polri serta aparatur negara memaksa pula menguasai masjid dengan menjadi imam salat Jumat. Tindakan TNI itu pun dituding melanggar ketentuan dalam UU Nomor 34/2004 tentang TNI.(nas)

Photo Gallery

1 Comment

Comments -49 - 0 of 1First« PrevNext »Last
  1. Kalau ada informasi yg bagus dr masyarakat tentang jendral Moeldoko berkaitan operasi sajadah agar disampaikan ke perlemen, agar yg menjadi pemimpin TNI tdk akan terjadi permasalahan dg masyarakat dan akan dpt memimpin TNI dg benar serta utk kemajuan tentara NKRI. Salam…………..

Comments -49 - 0 of 1First« PrevNext »Last

Leave a Reply