Warning: Missing argument 1 for get_post(), called in /home/barata19/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/frontend/class-opengraph.php on line 489 and defined in /home/barata19/public_html/wp-includes/post.php on line 380
Jumat, 18 April 2014
Follow Us :
RSS
Jumat, 18 April 2014
Pergerakan Kebangsaan

Pilkada Langsung Berujung Politisasi Birokrasi

By Nasrudin - Wed Jul 24, 12:26 pm

ILUSTRASI

JAKARTA, BARATAMEDIA – Pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilaksanakan secara langsung, ternyata memiliki dampak buruk terhadap birokrasi pemerintahan. Sebab, proses pemilihan tersebut, berimplikasi kepada politisasi bagi birokrasi.

“Sekitar 80 persen birokrasi di Indonesia sudah mengalami politisasi. Hal itu terjadi sejak pilkada dilaksanakan secara langsung. Apalagi dengan aturan masa jabatan kepala daerah yang dua periode. Biasanya birokrasi akan terlibat jadi tim sukses pada pilkada,” kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshidiqie di Jakarta, Selasa (23/07) malam.

Menurut dia, birokrasi yang terlibat aktif dalam pilkada itu malah seolah-olah sudah menjadi budaya. “Bahkan, terkadang birokrasi ada juga yang tidak mendukung kepala daerah incumbent. Hal ini akhirnya menimbulkan ketidaksinergian dalam birojkrasi,” imbuh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Sementara itu, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro sepakat dengan Jilmy Asshidiqie. Pilkada langsung telah mendorong terjadinya politisasi birokrasi. Untuk menghadapi pertarungan dalam pilkada, banyak incumbent (tokoh yang masih menjabat) yang kerap memanfaatkan berbagai fasilitas, termasuk APBD, untuk melapangkan jalan kemenangan mereka.

“Bahkan, tidak jarang kepala daerah yang sedang menjabat menggunakan aparaturnya sebagai tim sukses. Hal ini salah satu dari sejumlah dampak negatif dari pilkada langsung terhadap birokrasi,” kata Zuhro.

Solidaritas Birokrasi

Menurut dia, kondisi birokrasi saat ini cenderung lebih ‘membahayakan’ ketimbang saat era Orde Baru (Orba). Saat rezim Orba berkuasa, yang terjadi adalah upaya ‘meng-Golkar-kan’ birokrasi. Saat ini, justru muncul faksi-faksi ala partai politik di birokrasi. “Akibatnya, soliditas birokrasi terancam. Rakyat otomatis yang dirugikan,” ujarnya.

Dia menyebutkan, birokrasi sekarang menjadi ajang tarik-menarik kepentingan perjuangan partai. Tentu, kaitannya tidak jauh-jauh dari urusan finansial alias sumber daya ekonomi. “Sekarang, investor menanam modalnya ke semua calon. Dalam prosesnya, dilihat kandidat yang terkuat, terus digerojok. Pascapilkada, pembangunan sangat bergantung pada instruksi para investor,” selorohnya.

Menurut Zuhro, sistem multipartai sejauh ini tidak memberikan manfaat besar terhadap kinerja pemda. “Justru hanya menyuburkan tradisi korupsi,” tegasnya. Banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi dan kemudian dipenjara, tidak lain akibat imbas lemahnya pengawasan pemerintah,” tandasnya.(nas)

Leave a Reply