Warning: Missing argument 1 for get_post(), called in /home/barata19/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/frontend/class-opengraph.php on line 489 and defined in /home/barata19/public_html/wp-includes/post.php on line 380
Rabu, 30 Juli 2014
Follow Us :
RSS
Rabu, 30 Juli 2014
Pergerakan Kebangsaan

Pajak UKM Berlaku Hari Ini

By Soros - Mon Jul 01, 4:39 pm

Menkop dan UKM, Syarif Hasan berbincang dengan pengusaha kecil.

JAKARTA, BARATAMEDIA – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu berlaku mulai hari ini, Senin (1/07).

Peraturan ini mendasari pengenaan pajak kepada usaha kecil menengah (UKM) yang memiliki omzet kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun. Pajak UKM ini mulai berlaku terhitung sejak hari ini, 1 Juli 2013.

Sementara itu, DPR menilai kebijakan pemerintah itu sangat merugikan pengusaha kecil.

Anggota Komisi IV DPR Ma’mur Hasanuddin menyalahkan Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang beralasan pajak untuk UMKM harus ditetapkan karena diatur dalam undang-undang.

Menurut Ma’mur, usaha Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan dalam membela pembebasan pajak UMKM kurang kuat. Karena itu pemerintah tetap menerapkan pajak buat UMKM.

“Usaha pak Syarifuddin sebagai Menkop masih kurang tenaga, tidak seperti Pak Fadel ketika mengadvokasi garam,” ujar Ma’mur.

Ma’mur berpendapat, jika masalah UU sebagai alasan, mestinya UU pajaknya yang direvisi. Karena aturan undang-undang dibuat untuk memberikan rasa aman kepada seluruh rakyat.

Menurutnya, jika rakyat kecil masih merasa terbebani dengan aturan-aturan itu, sedangkan ada golongan tertentu merasa nyaman, ini menunjukkan aturan perundangan yang mengatur persoalan pajak sangat tidak pro kepada rakyat kecil.

“Apabila Menkop tidak mampu melawan Menkeu untuk mengadvokasi secara aturan, sebaiknya Menkop mengeluarkan subsidi pajak 0,5 persen yang dibebankan kepada usaha mikro yang maksimal omsetnya Rp300 juta per tahun,” jelas Ma’mur.

Selama ini, lanjutnya, hanya sedikit masyarakat yang dapat mengakses berbagai program di beberapa kementerian yang melakukan program pemberdayaan. Ini menunjukkan pemerintah dalam melakukan usaha pelayanan terhadap rakyat kecil masih belum maksimal.

“Jangan pemerintah minta dilayani terus oleh rakyat kecil dengan membebani pajak. Sejahterakan dulu mereka, baru tarik pajaknya. Jangan karena target seribu triliun lebih pajak untuk APBN, rakyat kecilpun dilibas,” tegas Ma’mur. (rid)

 

 

Leave a Reply