Warning: Missing argument 1 for get_post(), called in /home/barata19/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/frontend/class-opengraph.php on line 489 and defined in /home/barata19/public_html/wp-includes/post.php on line 380
Rabu, 16 April 2014
Follow Us :
RSS
Rabu, 16 April 2014
Pergerakan Kebangsaan

Biaya Politik Tinggi, Korupsi Marak Terjadi

By Vanzank - Sat Jun 22, 6:13 pm

ILUSTRASI

JAKARTA, BARATAMEDIA – Biaya politik yang tinggi dalam proses pemilihan umum menjadi beban yang harus dikembalikan saat seseorang berkuasa. Akibatnya, korupsi semakin marak dan sulit diberantas.

Hal itu disampaikan pengamat politik asal Universitas Indonesia (UI), Donny Tjahja Rimbawan, dalam diskusi terbatas Institut Transparansi Kebijakan (ITK) di Cikini, Jakarta, Sabtu (22/06). “Saat ini semua calon terpilih baik untuk legislatif maupun kepala daerah berupaya untuk mengembalikan biaya politik yang besar, salah satu caranya dengan melakukan korupsi. Karenanya korupsi akan semakin marak dan sulit diberantas,” kata Rimbawan.

Rimbawan mengkalkulasi, dalam pengelolaan partai politik saja selama lima tahun, biaya yang harus dikeluarkan oleh Parpol berkisar Rp188,700 Milyar untuk keberadaan kantor parpol di Kabupaten/Kota dan Ibu kota Provinsi.

“Biaya lebih besar juga dikeluarkan oleh para Caleg yang akan duduk di DPR RI dan DPRD, setidaknya jika diakumulasi akan mengeluarkan dana berkisar Rp160,120 Trilyun,” papar Rimbawan.

Selain itu, kata Rimbawan, pemilihan presiden juga membutuhkan dana berkisar Rp7 triliun untuk bisa menggaet 70 juta suara rakyat Indonesia. Sehingga, total dana yang keluarkan sebagai biaya politik selama lima tahun mencapai Rp190,488 triliun. “Dana sebesar ini tidak sebanding dengan nilai demokrasi yang seharusnya mensejahterahkan rakyat Indonesia,” tuturnya.

Menurut Rimbawan, jika sistem demokrasi seperti ini tetap dipertahankan dan diteruskan, maka rakyat Indonesia hanya akan disibukkan dengan proses politik yang tidak henti-hentinya. Sebab, sekarang pemilu sudah ada dari pemilihan kepala desa hingga pemilihan Presiden, energi rakyat terkuras hanya untuk menjalankan proses politik, pembangunan sosial ekonomi dan sektor lainnya akhirnya terlupakan.

“Dengan demikian, sistem yang ada di zaman orde baru sudah tepat, pemilihan hanya ditujukan untuk wakil rakyat yakni DPRD dan DPR RI,” pungkasnya. (ali).

Leave a Reply