Warning: Missing argument 1 for get_post(), called in /home/barata19/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/frontend/class-opengraph.php on line 489 and defined in /home/barata19/public_html/wp-includes/post.php on line 380
Kamis, 17 April 2014
Follow Us :
RSS
Kamis, 17 April 2014
Pergerakan Kebangsaan

Aturan Dana Kampanye Bakal Mandul

By Nasrudin - Fri May 24, 9:09 am

HADAR NAFIS GUMAY

HADAR NAFIS GUMAY

JAKARTA, BARATAMEDIA – Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang aturan dana kampanye, bakal  mandul. Sebab, ketentuan yang menjadi rujukannya, yakni UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu, sama sekali tidak mengatur pemberian sanksi pendiskualifikasian parpol dan caleg sebagai peserta pemilu,

“Kesulitan KPU dalam membuat aturan mengenai dana kampanye, dalam UU Pemilu yang menjadi rujukan PKPU nanti, sama sekali tidak mengatur pemberian sanksi pendiskualifikasian sebagai peserta pemilu bagi parpol dan caleg. Ini yang menjadi kendala kami dalam membuat aturan itu,” kata anggota KPU, Hadar Nafis Gumay di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (23/05).

Sedangkan mengenai parpol atau caleg yang menggunakan dana yang berasal pencucian uang atau korupsi, imbuh dia, sudah ada UU lain yang mengaturnya. Jika ingin mengambil inisiatif  memperkarakannya, tentu KPU bakal kesulitan. Sebab, tidak memiliki dasar yang cukup kuat.

“Saya kira akan sulit juga kalau kemudian KPU mau mengatur semuanya. Jika dipaksanakan, nanti akan banyak yang menyalahkan. Makanya kami masih terbuka dengan berbagai masukan terkait PKPU Dana Kampanye,” jelas mantan Direktur Eksekutif Cetro itu.

Dalam UU yang belaku saat ini, tutur dia, secara spesifik memang ada yang bisa dibatalkan sebagai peserta pemilu, yakni terkait dana kampanye itu. Ada dua hal yang mengaturnya, yakni kalau peserta pemilu itu tidak menyerahkan laporan dana kampanyenya, dan kalau ada penggunaan dana itu untuk money politics, membeli suara, mempengaruhi orang untuk memilih dan tidak memilih.

“Hanya pelanggaran seperti itu, yang menjadi faktor peserta pemilu  dibatalkan. Tetapi tidak ada pengaturan yang lain dari yang ada seperti itu, khususnya dana asal korupsi dan pencucian uang. Hal inilah yang menjadi kesulitan KPU,” tuturnya.

Namun, KPU mungkin saja bisa menyiasati dengan pemenuhan secara administrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mewajibkan caleg serta parpol bersangkutan membuat surat pernyataan. Isinya menyatakan bahwa dana kampanyenya itu, bukan berasal dari dana korupsi maupun pencucian uang.

“Kami bisa menyiasatinya dengan surat pernyataan saja. Dalam poin itu ditambahkan penegasan dari bersangkutan, siap dimundurkan atau mengundurkan diri, karena terbukti dana kampanyenya berasal dari pencucian uang dan korupsi. Tetapi prosesnya harus dibuktikan di pengadilan,” tandas Hadar.

Seperti diketahui, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak KPU bersikap tegas terhadap parpol terkait pendanaan kampanye. Partai yang terbukti menggunakan dana hasil korupsi dan pencucian uang, diusulkan untuk dihilangkan haknya sebagai peserta pemilu 2014.

KPU memiliki kewenangan atributif untuk menambahkan pasal sanksi bagi parpol. Lembaga itu juga dapat mengambil inisiatif dan menyisipkan dalam peraturan KPU tentang Dana Kampanye. Meski tidak diatur dalam UU Pemilu, KPU bisa memanfaatkan PKPU untuk menyertakan aturan terkait sanksi bagi partai yang menggunakan uang haram untuk dana kampanyenya.(nas)

Leave a Reply