Warning: Missing argument 1 for get_post(), called in /home/barata19/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/frontend/class-opengraph.php on line 489 and defined in /home/barata19/public_html/wp-includes/post.php on line 380
Kamis, 21 Agustus 2014
Follow Us :
RSS
Kamis, 21 Agustus 2014
Pergerakan Kebangsaan

Pemerintah ‘Ngotot’ Naikkan Harga BBM

By Soros - Sat May 11, 4:33 pm

HATTA RAJASA

HATTA RAJASA

SURABAYA, BARATAMEDIA – Meskipun penolakan begitu kuat dari masyarakat, namun Pemerintah tetap bersikukuh menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah bahkan sudah menyusun draf dengan maksimum kenaikan harga Rp6 ribu perliter yang akan segera diajukan ke DPR RI.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pemerintah tetap mengajukan kenaikan harga BBM kepada DPR bersama paket kompensasi atau perlindungan sosial kepada warga miskin. Yakni, melalui penambahan beasiswa sekolah, bantuan langsung tunai (BLT), serta jatah beras miskin (raskin).

Paket kompensasi ini sendiri sudah dibuat dalam draf rancangan APBN perubahan yang kini telah rampung dan siap diserahkan ke Komisi XI DPR untuk kemudian dibahas.

“Kemungkinan diagendakan pada Senin minggu depan,” jelas Hatta usai memberi kuliah umum di ITS Surabaya, Sabtu (11/05).

Sedangkan mengenai besaran kenaikan harga BBM, maksimum Rp6 ribu per liter. Meskipun begitu, dia juga belum mengetahui kapan pastinya kenaikan harga BBM tersebut terlaksana. “Ya tunggu pembahasannya dulu di DPR,” katanya.

Sebelumnya, Menkokesra Agung Laksono mengungkapkan Pemerintah berencana memberikan BLT atau bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), Rp 150 ribu per bulan untuk sekitar 62 juta hingga 65 juta, yang akan diberikan selama 4 bulan setelah harga BBM subsidi dinaikkan.

“Tadi baru dirancang (BLSM), hampir sama dengan tahun lalu, Rp 150 ribu, mungkin tak sampai 6 bulan, cuma 4 bulan. Karena kekuatannya segitu,” ujar Agung Laksono usai rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (08/05).

Dijelaskan Agung, jumlah rakyat miskin yang menerima BLSM sekitar 62 juta hingga 65 juta jiwa. “Itu berarti hampir 30% dari jumlah penduduk Indonesia,” jelas Agung.

Sementara Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan berdampak sistemik. Sebab, kenaikan itu akan mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok, transportasi dan harga-harga lainnya.

“Kenaikan harga BBM akhirnya hanya menyusahkan rakyat,” ujar Din Syamsuddin kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Minggu (05/05).

Karena itu, lanjut Din, langkah pemerintah yang akan menaikkan harga BBM dalam waktu dekat sebagai langkah yang tidak bijak.

Senada dengan itu, para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) juga menolak kenaikan harga BBM.

“Bagi kami rencana menaikkan BBM itu kurang pas, terlebih masyarakat,” tegas Ketua HPPI, Sarman Simanjorang di Jakarta, Jumat (03/05).

Menurutnya, rencana pemerintah itu tidak rasional. Terlebih jika kenaikan harga BBM dilakukan pada Juni mendatang. Sebab, bulan itu adalah bulan Ramadhan dan mendekati momentum Hari Raya Idul Fitri. Dan, seperti tahun-tahun sebelumnya pada momentum itu selalu ada gejolak harga-harga, jika ditambah dengan kenaikan harga BBM, maka lonjakan harga akan semakin tinggi. Saat ini saja, harga BBM belum naik tapi sudah ada kenaikan harga barang hingga 15 persen.

“Secara psikologis, harga barang khususnya kebutuhan pokok mendekati hari raya pasti naik, apalagi di tambah BBM, itu bisa naik berlipat,”terangnya.

Penolakan juga dilontarkan sejumlah partai politik khususnya pemberian BLT yang dinilai tidak mendidik masyarakat, diantaranya PPP, Gerindra dan PDIP.

Anggota Komisi XI DPR RI, Arif Budimanta menuding kebijakan itu untuk memenuhi tuntutan pesanan dunia internasional tanpa memperdulikan dampaknya pada rakyat.

“Janganlah hanya karena untuk memenuhi tuntutan dunia internasional seperti bank dunia, IMF, investor pembeli surat berharga negara ataupun lembaga pemeringkat internasional, pemerintah membuat rakyat menderita. Gunanya APBN adalah membuat rakyat bahagia,” tandas politikus PDIP ini. (rid)

 

 

 

Leave a Reply