Warning: Missing argument 1 for get_post(), called in /home/barata19/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/frontend/class-opengraph.php on line 489 and defined in /home/barata19/public_html/wp-includes/post.php on line 380
Jumat, 18 April 2014
Follow Us :
RSS
Jumat, 18 April 2014
Pergerakan Kebangsaan

Yusril Menggugat, Jadwal Pemilu 2014 Terancam

Photo Gallery1 PhotoBy Holong - Thu Jan 24, 11:19 am

yusril-ihza-mahendra_2

Yusril Ihza Mahendra

Jakarta, baratamedia – Jadwal Pemilu 2014 terancam berantakan menyusul rencana gugatan Yusril Ihza Mahendra. Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) itu meminta pengadilan membatalkan surat keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meloloskan 10 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014.

Mantan Menteri Hukum dan HAM itu menilai, verifikasi yang dilakukan KPU telah melanggar undang-undang. Yusril mengklaim sudah menghimpun alat bukti dan saksi, untuk membuktikan KPU telah curang dalam proses verifikasi, bahkan mengandung unsur penipuan.

“Ini bukan sengketa pemilu yang tunduk pada mekanisme penyelesaian melalui Bawaslu, PT TUN dan MA, tapi sengketa tata usaha negara biasa. SK KPU tentang verifikasi partai yang lolos dan tidak lolos adalah keputusan pejabat TUN yang bersifat individual, konkret, final, dan membawa akibat hukum,” kata Yusril, Kamis (24/1).

Dia menegaskan bahwa SK KPU tersebut bisa digugat oleh perorangan di luar partai yang merasa dirugikan, tanpa melalui mekanisme penyelesaian sengketa parpol dengan KPU. Dan bila SK tersebut dibatalkan pengadilan, maka jadwal pemilu akan berantakan.

Sementara itu, Ketua DPP KNPI Syamsul Rizal, mendukung langkah Yusril. Dalam rilisnya, Syamsul meminta KPU segera bersikap sebagai negarawan yang taat kepada UUD 1945, karena lembaga KPU diatur dalam UUD 1945.

“Sebagai pemuda garda bangsa yang konsisten dan taat kepada UUD 1945, kami mendukung langkah politik Prof Yusril Ihza Mahendra, karena terkait dengan masa depan NKRI,” tegas Syamsul.

Versi KNPI, ada tujuh poin yang dinyatakan Yusril terkait rencana gugatannya.
1. Saya sedang siapkan gugatan meminta pengadilan untuk batalkan SK KPU, yang meloloskan 10 parpol ikut pemilu, karena verifikasi yang dilakukan melanggar UU.
2. Saya sudah menghimpun alat bukti dan saksi untuk buktikan KPU lakukan kecurangan dalam verifikasi, yang juga mengandung unsur penipuan.
3. Ini bukan sengketa pemilu yang tunduk pada mekanisme penyelesaian melalui Bawaslu, PTUN dan MA, tapi sengketa tata usaha negara biasa.
4. SK KPU tentang verifikasi parpol yang lolos dan tidak lolos adalah keputusan pejabat TUN yang bersifat individual, kongkrit, final, dan membawa akibat hukum.
5. SK KPU bisa digugat oleh perorangan di luar partai yang merasa dirugikan, tanpa melalui mekanisme penyelesaian sengketa parpol dengan KPU.
6. Kalau SK yang loloskan 10 partai dibatalkan pengadilan, maka jadwal pemilu akan berantakan. Itu bukan salah saya. KPU yangg bertanggung jawab.
7. Saya melakukan perlawanan yang sah dan konstitusional. Tak seorangpun secara hukum bisa menghentikan dan menghalangi perlawanan yang saya lakukan. (fys)

Photo Gallery

Leave a Reply