Warning: Missing argument 1 for get_post(), called in /home/barata19/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/frontend/class-opengraph.php on line 489 and defined in /home/barata19/public_html/wp-includes/post.php on line 380
Minggu, 20 April 2014
Follow Us :
RSS
Minggu, 20 April 2014
Pergerakan Kebangsaan

Mallarangeng Mulai Membuat Gerah PD

Photo Gallery1 PhotoBy Soros - Wed Dec 26, 7:30 pm

Saan Mustofa

Saan Mustofa

JAKARTA, baratamedia – Kasus Hambalang bak bola liar yang bisa menyerempet siapa saja. Tak heran, pernyataan juru bicara keluarga Mallarangeng, Rizal Mallarangeng bahwa ada orang kuat di balik kasus Hambalang membuat gerah Partai Demokrat (PD). Politisi PD, Saan Mustofa pun langsung menantang mantan Sekretaris Dewan Pembina, Andi Alfian Mallarangeng untuk membuktikan keterlibatan orang kuat dimaksud.

“Kalau mereka punya bukti keterlibatan yang lain-lain, tidak usahlah cuap-cuap di media, ke publik. Sampaikan ke KPK buktinya. Ini lebih baik dan gentle daripada ke publik. Kita tidak akan pernah menghalangi,” sergah Saan yang juga Sekretaris FPD DPR di DPR, Jakarta, Rabu (26/12).

Menurut Saan, partainya sejak awal konsisten dalam mendukung pemberantasan korupsi. Karena itu, partainya komitmen tidak akan mencampuri proses penegekan hukum yang dilakukan KPK.

“Kami berharap , KPK tidak hanya tajam kepada Demokrat, tapi tumpul ke yang lain,” ujarnya.

Seperti diberitakan. Rizal Malarangeng mengatakan ada orang kuat dibelakang Menteri Keungan dan Direktur Jendral (Dirjen) Anggaran sehingga mau mencairkan anggaran untuk proyek Hambalang.

“Kalau berkasnya itu tidak ditandatangi maka pasti tidak ada kasus Hambalang. Siapa yang mendesak mereka (Menkeu dan Dirjen Anggaran)?. Yang bisa mendesak pasti ada orang kuat dibaliknya. Orang yang cukup kuat itu harus diketahui,” tegas Rizal di Freedom Institute, Jakarta, Rabu (19/12)

Rizal juga menilai aneh proses penerbitan surat hak tanah untuk Hambalang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pasalnmya, tanah yang sekian tahun sengketa tiba-tiba bisa digunakan Kemenpora.
Dan, pengambilan sertifikat tanah yang seharusnya dilakukan oleh pihak Kemenpora justru oleh anggota Komisi II DPR dari FPD, Iqnatius Mulyono. Dimana, saat itu Ketua FPD dijabat Anas Urbaningrum. (rid)

 

Photo Gallery

Leave a Reply